Batas Usia Anak Dan Remaja

Sistem hukum di Indonesia hanya mengenal istilah anak dan dewasa. Keduanya dibedakan atas dasar usia dan status perkawinan. Berikut adalah beberapa batas usia anak dan remaja dalam hukum Indonesia.

  1. Menurut KUH Perdata pasal 330, seseorang disebut belum dewasa jika belum berusia 21 tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Untuk itu, segala hal yang terkait pengurusan harta dan urusan perdata lainnya diserahkan kepada orangtua atau wali. Pada undang- undang ini hanya dikenal batasan antara anak dan dewasa. Tidak ada istilah remaja.
  2. Menurut KUH Pidana pasal 45, 46 dan 47, seseorang dapat dikenai hukum pidana setelah berusia 16 tahun. Jika kurang dari itu, orang tersebut dikembalikan kepada orangtua, wali atau negara untuk dididik kembali. Atau jika tetap diberi hukuman maka hukumannya dikurangi.

    UU no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (yang menggantikan KUH Pidana pasal 45, 46 dan 47) pada pasal 1 menyebutkan batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak atas tindak pidana yaitu yang telah berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

    UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (yang akan menggantikan UU no 3 tahun 1997 mulai tanggal 30 Juli 2014), pada pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 menentukan batasan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum dipersempit, yaitu telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan yang menjadi korban dan saksi tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

    Pada hukum pidana juga hanya dikenal istilah anak dan dewasa, tidak ada istilah remaja. Namun UU no 3 tahun 1997 dan UU no 20 tahun 2012 secara implisit menyebutkan golongan anak yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, walaupun sanksinya diringankan atau hanya dilakukan pembinaan.

  3. Ilustrasi batas usia anak dan remaja

    Ilustrasi batas usia anak dan remaja dalam hukum Indonesia

  4. Menurut UU no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada pasal 1 ayat 2 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak berhak mendapat kesejahteraan, pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan sesuai UU tersebut. Ketentuan ini diperbaiki pada UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1, dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Kedua UU ini juga hanya mengenal istilah anak dan dewasa.
  5. Menurut UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 81 ayat 2, usia paling rendah untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) A, C dan D adalah 17 tahun. Tidak ada perkecualian untuk yang berusia di bawah itu walaupun sudah menikah. Pada UU ini hanya dikenal istilah cukup usia.
  6. Menurut UU no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pada pasal 1 ayat 22 menyebutkan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan sudah/pernah kawin. Pada UU ini juga hanya menggunakan istilah anak dan dewasa.
  7. Menurut UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan batas usia perkawinan yang diizinkan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Tetapi pada pasal 6 ayat 2 disebutkan juga bahwa sebelum seseorang berusia 21 tahun maka perkawinan harus dengan persetujuan orang tua. Pada UU ini secara implisit disebutkan golongan anak berusia antara 19 tahun hingga 21 tahun (untuk pria) dan 16 tahun hingga 21 tahun (untuk wanita) yang sudah diperbolehkan kawin tetapi masih harus dengan persetujuan orang tua.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>